Soal PPN Sembako, Pansus XI DPR: Cabut dan Revisi Isi UU KRK

Soal-PPN-Sembako-Pansus-XI-DPR-Cabut-dan-Revisi-Isi-UU-KRK

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengaku tidak setuju dengan rencana pemungutan PPN untuk kebutuhan dasar, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, ketiga sektor tersebut memiliki amanat konstitusi

terkait dengan terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan negara.

“Jika beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, maka akan mempengaruhi kualitas pangan. Masyarakat membutuhkan pangan yang baik agar kualitas hidupnya juga baik,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Sabtu (12 Juni). ,/2021).

Baca juga: PPN Pendidikan, Kesehatan, Asuransi, Ini Di Luar Akal Sehat…

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, menaikkan pajak di sektor pendidikan

dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Baginya, pendidikan merupakan simbol pembentukan karakter suatu bangsa.

“Pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Ketika pendidikan menjadi barang kena pajak dan dikenakan PPN, kualitasnya semakin menurun,” katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Misbakhun juga mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani

untuk mencari ide lain untuk menaikkan tarif pajak dan penerimaan pajak Indonesia di luar PPN atas kebutuhan dasar dan layanan pendidikan.

“Masih banyak kelonggaran kreatif bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menaikkan tarif pajak dan menambah objek pajak baru sebenarnya bukan cara untuk menunjukkan kelas menteri keuangan yang memiliki banyak penghargaan,” katanya.

Mantan pegawai Ditjen Pajak itu juga menyarankan kepada Sri Mulyani agar UU SRC segera dicabut.

“Mencabut dan merevisi karena isi UU SRC sangat tidak populer,” katanya.

Selain itu, kata Misbakhun, membebankan PPN atas kebutuhan dasar dan layanan pendidikan bukanlah hal yang menurut Presiden Jokowi ramah pendapatan.

Baca juga: Pemerintah janjikan PPN sembako di sekolah tidak akan diberlakukan tahun ini

Polemik yang muncul dan kuatnya oposisi publik terhadap rencana menteri keuangan SMI berdampak besar pada citra Presiden Jokowi dan pemerintah yang selama ini dikenal sangat pro rakyat kecil,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana mengenakan pajak atas barang pokok/makanan dan jasa lainnya, termasuk sekolah. Rencana ini termasuk dalam revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Barang pokok yang dikenakan PPN menurut undang-undang adalah beras dan beras, jagung, sagu, kedelai, garam dapur, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, rempah-rempah dan gula.

Selain kebutuhan pokok, UU KKR juga menghapus beberapa produk pertambangan dan produk pengeboran yang tidak dikenakan PPN. Namun, produk pertambangan tidak termasuk produk pertambangan batubara.
Kemudian pemerintah juga menambah objek pelayanan kena pajak penjualan baru, antara lain pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, pelayanan pos dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Kemudian jasa pendidikan, jasa penyiaran non reklame, jasa angkutan umum darat dan laut, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

LIHAT JUGA :

pcpm35rekrutmenbi.id
indi4.id
connectindonesia.id